Koreksi Terhadap Beberapa Berita Jubi Online

Beberapa waktu lalu saya selaku Sekjen Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diminta pendapat oleh seorang rekan wartawan Tabloid Jubi tentang Perekrutan Majelis Rakyat Papua dan Dialog Jakarta- Papua yang dirintis LIPI. Jubi Online pun memuat komentar-komentar saya dalam tiga berita yang berbeda : (1) Pemerintah Diminta Tak Intervensi Perwakilan Adat MRP, (2) Pimpinan Gereja Diminta Dialog Dengan Orang Asli Papua dan (3) Masyarakat Papua Diminta Bersatu Pra Dialog Jakarta Papua.

Membaca 3 berita itu, saya agak terkejut karena ternyata komentar-komentar yang dimuat sangat berbeda dengan apa yang saya katakan, terutama komentar-komentar pada berita nomor (2) dan (3). Untuk berita nomor (1), komentar yang dimuat sudah benar, hanya saja penekanan saya agar MRP dibubarkan agak dimoderasi. Sedangkan komentar-komentar dalam berita nomor (2) dan (3) ternyata tidak seperti apa yang saya katakan. Sebagai akibat dari isi berita yang tidak seperti saya katakan, judul berita pun ikut rancu jika dibandingkan dengan apa yang pernah saya katakan.

Misalnya untuk berita nomor (2), saya hanya mengatakan dua hal : pertama, tokoh-tokoh agama yang pro MRP dan yang kontra MRP harus kompromi untuk menyelesaikan polemik karena mereka yang dipilih sama sekali tidak berakar di kalangan Umat/Jemaat, bahkan banyak yang mantan pejabat, sedangkan tokoh-tokoh agama yang menolak MRP adalah mereka yang berakar di kalangan umat/jemaat (saya mencontohkan Pdt. Sofyan Yoman dan Pdt Benny Giay); kedua, Saya katakan bahwa sikap Gereja sebenarnya sangat memalukan dan menjijikkan. Supaya umat/jemaat tidak bingung, saya usulkan agar sebaiknya ditanyakan langsung ke umat/jemaat, apakah mereka menyetujui untuk mengutus wakilnya sebagai anggota MRP atau mereka menolak MRP.

Tetapi apa yang ditulis oleh Jubi Online sangat berbeda dengan apa yang saya katakan.

Tentang komentar pada berita nomor (3) soal Dialog Jakarta-Papua, saya katakan bahwa AMP dengan tegas menolak Dialog Jakarta-Papua karena dua hal : pertama, posisi rakyat Papua lemah sehingga daya tawar kita di hadapan Pemerintah Indonesia akan lemah pula sehingga dialog akan menghasilkan sesuatu yang tidak menguntungkan rakyat Papua. Supaya posisi rakyat Papua bisa kuat dan mempunyai daya tawar, saya mengatakan bahwa wacana Kongres Papua III yang sedang didorong oleh beberapa elemen gerakan perlu didukung untuk mengevaluasi gerakan Papua secara menyeluruh dan kemudian merumuskan  strategi-taktik yang tepat bagi gerakan Papua; kedua, rakyat Papua dan segudang persoalan kronis yang dihadapi ternyata dijadikan lahan eksploitasi atau obyek penelitian oleh LIPI untuk kepentingan akademis dengan mewacanakan dialog. Tetapi patut disesalkan, karena apa yang saya katakan tidak dimuat, tetapi diganti dengan pendapat pribadi rekan wartawan Jubi.

Saya sudah konfirmasi ke rekan wartawan Jubi yang mewawancarai saya tetapi sampai saat ini belum ada perubahan terhadap isi berita-berita tersebut. Terhadap kejadian ini, saya menganggap bahwa Jubi Online "Tidak Bicara Jujur" dan saya bingung, Jurnalisme model apa yang dipakai sehingga isi berita bisa sangat  bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

Untuk itu, saya meminta kepada Redaksi Jubi untuk : (1) Mengubah isi berita-berita tersebut agar sesuai dengan apa yang pernah saya katakan, (2) Jika memang tidak bisa diubah karena komentar saya dianggap bertentangan dengan Visi & Misi Tabloid Jubi, maka saya minta dengan hormat untuk menghapus berita-berita tersebut, (3) Redaksi Jubi harus lebih profesional karena apabila kejadian seperti ini terulang lagi maka slogan "Jujur Bicara" akan dipertanyakan karena ternyata Jubi "Tidak Bicara Jujur", (4) Sikap Organisasi AMP terhadap Wacana Dialog Jakarta-Papua akan disampaikan secara tertulis kemudian.

Sekian dan Terima Kasih!

Jayapura, 7 Maret 2011

E. Kayep
Sekjen AMP

Read More

Siaran Pers FORPA-BD Soal Pemilukada Boven Digoel 2010

Siaran Pers

No. 01/X/2010

“Pulihkan Proses Demokrasi Demi Kehidupan Rakyat Boven Digoel”

Harapan Rakyat Boven Digoel untuk menjalankan proses demokrasi di Boven Digoel akhirnya tidak terwujud  karena hak-hak demokratis mereka dipasung melalui sebuah proses    Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Boven Digoel Tanggal 31 Agustus 2010 yang tidak demokratis. Pemilukada yang sejatinya adalah merupakan sebuah momen pembelajaran politik yang sehat dan demokratis ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai kecurangan, manipulasi data pemilih, politik uang, politik barang, intimidasi dan propaganda pecah-belah terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pleno penetapan hasil Pemilukada Boven Digoel 2010 Tanggal 8-9  September 2010 di Tanah Merah, Boven Digoel. Proses kotor ini secara massif dikerjakan oleh Ketua KPUD Boven Digoel, Sdra. Kristianus Guam, S.Sos.

Berdasarkan  data-data yang kami himpun, ternyata kecurangan dan penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan oleh KPUD Boven Digoel mendapat dukungan keamanan secara penuh dari Polres Boven Digoel. Hal ini ditandai dengan mobilisasi Polisi sebagai Pemilih dalam Pemilukada demi memenangkan pasangan calon tertentu dengan cara-cara yang jauh dari proses demokrasi. Proses intimidasi yang mewarnai perhitungan suara maupun pleno hasil perhitungan suara juga melibatkan Polisi secara terang-terangan.

Hubungan kerja-sama yang begitu mesra antara Ketua KPUD Boven Digoel, Sdra. Kristianus Guam, S.Sos dengan Kapolres Boven Digoel, AKBP Pantas Siregar, SIK ketika mereka bahu-membahu mengorganisir kekuatan Negara untuk menghancurkan proses demokrasi dalam Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 ini membuktikan kepada kita semua bahwa kesadaran dan niat baik rakyat untuk menjalankan proses demokrasi sesuai amanat konstitusi Negara ini ternyata dipasung oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel. Inilah pembelajaran politik dan demokrasi yang kotor dan anti-rakyat, yang mana rakyat harus bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap mereka karena sesungguhnya perlawanan kita dijamin oleh konstitusi Negara ini.

Bahwa KPUD Boven Digoel bersikap dan bertindak tidak netral dengan cara memihak pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dan kemudian memobilisasi dukungan dan kecurangan untuk memenangkan pasangan tersebut telah menjadi sesuatu yang bukan rahasia lagi karena semua proses kecurangan dilakukan secara terbuka, terangan-terangan dan tanpa perasaan bersalah. 

Proses Pemilukada berjalan bersamaan dengan eksploitasi tanpa rasa ampun terhadap Sdra Yusak Yaluwo, mengatasnamakan dirinya dalam berbagai kesempatan dengan menyebarluaskan berbagai informasi yang tidak benar, seolah-olah Sdra Yusak Yaluwo akan bebas dari jeratan hukum dan datang mengikuti Pemilukada di Boven Digoel secara fisik. Kelompok yang mengeksploitasi Sdra Yusak Yaluwo kebanyakan bukan Orang Asli Boven Digoel. Mereka hanya memanfaatkan kebaikan,  kemurahan hati dan kasih yang begitu besar dari  Sdra Yusak Yaluwo untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan politik sesaat. Pada saat yang bersamaan, mereka mengeksploitasi sentimen suku dengan berusaha memecah-belah orang-orang asli Boven Digoel.

Sebuah penipuan publik terjadi ketika pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dimenangkan oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel dengan cara-cara yang tidak demokratis,  tetapi dikampanyekan oleh sebuat Lembaga Survey sebagai konsekuensi demokrasi.  Konsultan Citra Indonesia (KCI)-LSI Grup, Barkah Pattimahu, membantu menyembunyikan kebobrokan kinerja KPUD Boven Digoel yang menghancurkan Pemilukada Boven Digoel 2010 dengan  mengatakan bahwa kemenangan pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi merupakan konsekuensi dari sebuah demokrasi, bahwa publik memang mempunyai kebebasan dalam menilai dan memilih sendiri siapa tokoh yang dianggap pantas.

FORPA-BD menilai,  pernyataan Barkah Pattimahu tersebut merupakan pembodohan publik, sekaligus merupakan pembenaran terhadap penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 oleh  KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel. Sesungguhnya pernyataan Barkah Pattimahu sangat memalukan karena publik sedang mengikuti proses manipulasi Pemilukada Boven Digoel 2010 dengan cermat.

Proses Pemilukada yang kotor dan penuh dengan manipulasi jelas akan melahirkan sebuah pemerintahan yang kotor dan penuh dengan konflik politik. Akibatnya biaya pembangunan sebagian besar akan habis untuk membiayai negosiasi-negosiasi konflik politik. Pemerintahan juga akan lemah dari sisi legitimasi sosial dan wibawa pemerintah daerah akan dipertahankan dengan terus membayar berbagai Lembaga Survey untuk kepentingan pencitraan diri. Rakyat akan dikorbankan karena berbagai kebutuhan mereka tidak akan dibiayai secara maksimal. Pajak Daerah akan dinaikkan, dan sebagai konsekwensinya harga barang dan pembiayaan sektor jasa terus melambung, sementara rakyat tetap menderita dengan daya beli yang rendah, pendidikan yang minim, kesehatan yang tidak terurus dan hari depan yang suram. 

Oleh karena proses Pemilukada Boven Digoel yang kotor dan tidak demokratis, maka atas nama Demokrasi, Forum Rakyat Papua Boven Digoel mengajak semua pihak yang terkait Pemilukada Boven Digoel 2010 untuk bersama-sama mencari alternativ  terbaik guna memulihkan proses demokrasi agar tercipta kehidupan rakyat Boven Digoel yang demokratis, damai dan terpenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara dan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, Forum Rakyat Papua Boven Digoel menyatakan tuntutan :

1.      Meminta KPU Provinsi segera menonaktifkan Ketua KPUD Boven Digoel, Sdra. Kristianus Guam, S.Sos karena menurut penilaian kami  yang bersangkutan dalam kepemimpinannya telah menggunakan lembaga KPUD untuk mengebiri dan memasung hak-hak demokrasi dan politik rakyat Boven Digoel.

2.      Meminta Kapolda Papua segera mencopot Kapolres Boven Digoel, AKBP Pantas Siregar, SIK karena Kapolres telah secara sistematis menggunakan Institusi Kepolisian di Boven Digoel mengebiri dan memasung hak-hak demokrasi dan politik Rakyat Boven Digoel.

3.      Meminta Gubernur Papua untuk lebih memperhatikan hak-hak demokrasi dan politik rakyat Boven Digoel dengan cara membantu menyelesaikan sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 secara arif dan bijaksana agar ada rasa keadilan bagi rakyat Boven Digoel, stabilitas Boven Digoel sebagai daerah perbatasan lebih terjamin dan konflik politik setelah penetapan pemenang Pemilukada Boven Digoel 2010 bisa diminimalisir sampai ke titik nol.

4.      Meminta kepada  Rakyat Boven Digoel untuk tidak mudah terpecah-belah dengan isu-isu yang menyesatkan yang disebarluaskan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memecah-belah kita dan menarik manfaat ekonomi, politik dan sosial diatas tanah leluhur kami.

Salam Perubahan!

Jayapura, 20 Oktober 2010

  

Info detail tentang Publikasi ini, Silahkan menghubungi  :

Sdra. Everistus Kayep (Koord. HUMAS  FORPA-BD)

Ph. +62 81 344 774 585

Read More

Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE : Siaran Pers No. 01/VI/2010

Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE
(SORPATOM)
Sekretariat : Aspuri Maro, Kompleks Muyu-Mandobo, 
Padang Bulan – Abepura
__________________________________________________

Siaran Pers
No. 01/VI/2010

Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) telah dicanangkan secara resmi oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010. MIFEE atau pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Merauke, dicanangkan guna membuat program strategis yang berorientasi eksport. Proyek MIFEE melibatkan 32 Investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Proyek ini akan beroperasi di hampir semua distrik di Kabupaten Merauke dan 1 distrik masing-masing di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel. Lahan seluas 1.616.234,56 Hektar yang kaya akan kayu alam, binatang buruan dan sumber makanan pokok satu-satunya bagi kaum pribumi setempat itu akan dihancurkan dan digantikan dengan perkebunan kelapa sawit, kedelai, jagung, industri kayu, perikanan darat dan peternakan guna memenuhi semua kebutuhan Imperialis, Borjuasi Besar Komprador (Konglomerat) dan Kapitalis Birokrat (Pejabat Pemerintah). | Download Versi PDF |

Read More

Pidato Ketua Umum KP AMWP Dalam HUT Ke-12 AMWP (30 Mei 1998 - 30 Mei 2010)

"Gelorakan Perjuangan Massa untuk Melawan Rezim Fasis Boneka Imperialis AS, SBY – Boediono Anti Rakyat Papua"

Selamat Ulang Tahun ke – 12 Aliansi Mahasiswa West Papua!

Pertama, saya ucapkan selamat yang tak terhingga kepada seluruh anggota AMWP dimanapun Kawan – kawan berada dalam pengabdiannya membangkitkan kesadaran massa Rakyat Papua untuk memperjuangkan hak – hak demokratis Rakyat, telah membawa organisasi kita diterima kehadirannya di tengah – tengah massa Rakyat luas baik yang ada di perkotaan hingga menembusi belantara rimba raya Papua. Dan ucapan salut yang sedalam – dalamnya kepada Kawan – kawan yang telah mengabdikan diri sepenuhnya dengan perjuangan sejati Rakyat. | Download Versi PDF |

Read More

Reason in Revolt (Bahasa Indonesia)

BUKU INI DITULIS oleh Ted Grant dan Alan Woods dan dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 1995, yakni 100 tahun setelah wafatnya Engels. Lalu buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2006 oleh IRE Press (Institute of Research and Empowerment). 

Buku ini membela kebenaran ide-ide filosofi Marx dan Engels dengan memaparkan penemuan-penemuan ilmiah abad ke 20 yang memberikan konfirmasi terhadap metode filosofi Marxisme, yakni dialektika materialisme. Kunjungi Situs Militan Indonesia>>>

Read More