Koreksi Terhadap Beberapa Berita Jubi Online

Beberapa waktu lalu saya selaku Sekjen Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diminta pendapat oleh seorang rekan wartawan Tabloid Jubi tentang Perekrutan Majelis Rakyat Papua dan Dialog Jakarta- Papua yang dirintis LIPI. Jubi Online pun memuat komentar-komentar saya dalam tiga berita yang berbeda : (1) Pemerintah Diminta Tak Intervensi Perwakilan Adat MRP, (2) Pimpinan Gereja Diminta Dialog Dengan Orang Asli Papua dan (3) Masyarakat Papua Diminta Bersatu Pra Dialog Jakarta Papua.

Membaca 3 berita itu, saya agak terkejut karena ternyata komentar-komentar yang dimuat sangat berbeda dengan apa yang saya katakan, terutama komentar-komentar pada berita nomor (2) dan (3). Untuk berita nomor (1), komentar yang dimuat sudah benar, hanya saja penekanan saya agar MRP dibubarkan agak dimoderasi. Sedangkan komentar-komentar dalam berita nomor (2) dan (3) ternyata tidak seperti apa yang saya katakan. Sebagai akibat dari isi berita yang tidak seperti saya katakan, judul berita pun ikut rancu jika dibandingkan dengan apa yang pernah saya katakan.

Misalnya untuk berita nomor (2), saya hanya mengatakan dua hal : pertama, tokoh-tokoh agama yang pro MRP dan yang kontra MRP harus kompromi untuk menyelesaikan polemik karena mereka yang dipilih sama sekali tidak berakar di kalangan Umat/Jemaat, bahkan banyak yang mantan pejabat, sedangkan tokoh-tokoh agama yang menolak MRP adalah mereka yang berakar di kalangan umat/jemaat (saya mencontohkan Pdt. Sofyan Yoman dan Pdt Benny Giay); kedua, Saya katakan bahwa sikap Gereja sebenarnya sangat memalukan dan menjijikkan. Supaya umat/jemaat tidak bingung, saya usulkan agar sebaiknya ditanyakan langsung ke umat/jemaat, apakah mereka menyetujui untuk mengutus wakilnya sebagai anggota MRP atau mereka menolak MRP.

Tetapi apa yang ditulis oleh Jubi Online sangat berbeda dengan apa yang saya katakan.

Tentang komentar pada berita nomor (3) soal Dialog Jakarta-Papua, saya katakan bahwa AMP dengan tegas menolak Dialog Jakarta-Papua karena dua hal : pertama, posisi rakyat Papua lemah sehingga daya tawar kita di hadapan Pemerintah Indonesia akan lemah pula sehingga dialog akan menghasilkan sesuatu yang tidak menguntungkan rakyat Papua. Supaya posisi rakyat Papua bisa kuat dan mempunyai daya tawar, saya mengatakan bahwa wacana Kongres Papua III yang sedang didorong oleh beberapa elemen gerakan perlu didukung untuk mengevaluasi gerakan Papua secara menyeluruh dan kemudian merumuskan  strategi-taktik yang tepat bagi gerakan Papua; kedua, rakyat Papua dan segudang persoalan kronis yang dihadapi ternyata dijadikan lahan eksploitasi atau obyek penelitian oleh LIPI untuk kepentingan akademis dengan mewacanakan dialog. Tetapi patut disesalkan, karena apa yang saya katakan tidak dimuat, tetapi diganti dengan pendapat pribadi rekan wartawan Jubi.

Saya sudah konfirmasi ke rekan wartawan Jubi yang mewawancarai saya tetapi sampai saat ini belum ada perubahan terhadap isi berita-berita tersebut. Terhadap kejadian ini, saya menganggap bahwa Jubi Online "Tidak Bicara Jujur" dan saya bingung, Jurnalisme model apa yang dipakai sehingga isi berita bisa sangat  bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

Untuk itu, saya meminta kepada Redaksi Jubi untuk : (1) Mengubah isi berita-berita tersebut agar sesuai dengan apa yang pernah saya katakan, (2) Jika memang tidak bisa diubah karena komentar saya dianggap bertentangan dengan Visi & Misi Tabloid Jubi, maka saya minta dengan hormat untuk menghapus berita-berita tersebut, (3) Redaksi Jubi harus lebih profesional karena apabila kejadian seperti ini terulang lagi maka slogan "Jujur Bicara" akan dipertanyakan karena ternyata Jubi "Tidak Bicara Jujur", (4) Sikap Organisasi AMP terhadap Wacana Dialog Jakarta-Papua akan disampaikan secara tertulis kemudian.

Sekian dan Terima Kasih!

Jayapura, 7 Maret 2011

E. Kayep
Sekjen AMP

Read More

Siaran Pers FORPA-BD Soal Pemilukada Boven Digoel 2010

Siaran Pers

No. 01/X/2010

“Pulihkan Proses Demokrasi Demi Kehidupan Rakyat Boven Digoel”

Harapan Rakyat Boven Digoel untuk menjalankan proses demokrasi di Boven Digoel akhirnya tidak terwujud  karena hak-hak demokratis mereka dipasung melalui sebuah proses    Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Boven Digoel Tanggal 31 Agustus 2010 yang tidak demokratis. Pemilukada yang sejatinya adalah merupakan sebuah momen pembelajaran politik yang sehat dan demokratis ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai kecurangan, manipulasi data pemilih, politik uang, politik barang, intimidasi dan propaganda pecah-belah terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pleno penetapan hasil Pemilukada Boven Digoel 2010 Tanggal 8-9  September 2010 di Tanah Merah, Boven Digoel. Proses kotor ini secara massif dikerjakan oleh Ketua KPUD Boven Digoel, Sdra. Kristianus Guam, S.Sos.

Berdasarkan  data-data yang kami himpun, ternyata kecurangan dan penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 yang dilakukan oleh KPUD Boven Digoel mendapat dukungan keamanan secara penuh dari Polres Boven Digoel. Hal ini ditandai dengan mobilisasi Polisi sebagai Pemilih dalam Pemilukada demi memenangkan pasangan calon tertentu dengan cara-cara yang jauh dari proses demokrasi. Proses intimidasi yang mewarnai perhitungan suara maupun pleno hasil perhitungan suara juga melibatkan Polisi secara terang-terangan.

Hubungan kerja-sama yang begitu mesra antara Ketua KPUD Boven Digoel, Sdra. Kristianus Guam, S.Sos dengan Kapolres Boven Digoel, AKBP Pantas Siregar, SIK ketika mereka bahu-membahu mengorganisir kekuatan Negara untuk menghancurkan proses demokrasi dalam Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 ini membuktikan kepada kita semua bahwa kesadaran dan niat baik rakyat untuk menjalankan proses demokrasi sesuai amanat konstitusi Negara ini ternyata dipasung oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel. Inilah pembelajaran politik dan demokrasi yang kotor dan anti-rakyat, yang mana rakyat harus bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap mereka karena sesungguhnya perlawanan kita dijamin oleh konstitusi Negara ini.

Bahwa KPUD Boven Digoel bersikap dan bertindak tidak netral dengan cara memihak pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dan kemudian memobilisasi dukungan dan kecurangan untuk memenangkan pasangan tersebut telah menjadi sesuatu yang bukan rahasia lagi karena semua proses kecurangan dilakukan secara terbuka, terangan-terangan dan tanpa perasaan bersalah. 

Proses Pemilukada berjalan bersamaan dengan eksploitasi tanpa rasa ampun terhadap Sdra Yusak Yaluwo, mengatasnamakan dirinya dalam berbagai kesempatan dengan menyebarluaskan berbagai informasi yang tidak benar, seolah-olah Sdra Yusak Yaluwo akan bebas dari jeratan hukum dan datang mengikuti Pemilukada di Boven Digoel secara fisik. Kelompok yang mengeksploitasi Sdra Yusak Yaluwo kebanyakan bukan Orang Asli Boven Digoel. Mereka hanya memanfaatkan kebaikan,  kemurahan hati dan kasih yang begitu besar dari  Sdra Yusak Yaluwo untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan politik sesaat. Pada saat yang bersamaan, mereka mengeksploitasi sentimen suku dengan berusaha memecah-belah orang-orang asli Boven Digoel.

Sebuah penipuan publik terjadi ketika pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi dimenangkan oleh KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel dengan cara-cara yang tidak demokratis,  tetapi dikampanyekan oleh sebuat Lembaga Survey sebagai konsekuensi demokrasi.  Konsultan Citra Indonesia (KCI)-LSI Grup, Barkah Pattimahu, membantu menyembunyikan kebobrokan kinerja KPUD Boven Digoel yang menghancurkan Pemilukada Boven Digoel 2010 dengan  mengatakan bahwa kemenangan pasangan Yusak Yaluwo-Yesaya Merasi merupakan konsekuensi dari sebuah demokrasi, bahwa publik memang mempunyai kebebasan dalam menilai dan memilih sendiri siapa tokoh yang dianggap pantas.

FORPA-BD menilai,  pernyataan Barkah Pattimahu tersebut merupakan pembodohan publik, sekaligus merupakan pembenaran terhadap penghancuran proses Pemilukada Boven Digoel 2010 oleh  KPUD Boven Digoel dan Polres Boven Digoel. Sesungguhnya pernyataan Barkah Pattimahu sangat memalukan karena publik sedang mengikuti proses manipulasi Pemilukada Boven Digoel 2010 dengan cermat.

Proses Pemilukada yang kotor dan penuh dengan manipulasi jelas akan melahirkan sebuah pemerintahan yang kotor dan penuh dengan konflik politik. Akibatnya biaya pembangunan sebagian besar akan habis untuk membiayai negosiasi-negosiasi konflik politik. Pemerintahan juga akan lemah dari sisi legitimasi sosial dan wibawa pemerintah daerah akan dipertahankan dengan terus membayar berbagai Lembaga Survey untuk kepentingan pencitraan diri. Rakyat akan dikorbankan karena berbagai kebutuhan mereka tidak akan dibiayai secara maksimal. Pajak Daerah akan dinaikkan, dan sebagai konsekwensinya harga barang dan pembiayaan sektor jasa terus melambung, sementara rakyat tetap menderita dengan daya beli yang rendah, pendidikan yang minim, kesehatan yang tidak terurus dan hari depan yang suram. 

Oleh karena proses Pemilukada Boven Digoel yang kotor dan tidak demokratis, maka atas nama Demokrasi, Forum Rakyat Papua Boven Digoel mengajak semua pihak yang terkait Pemilukada Boven Digoel 2010 untuk bersama-sama mencari alternativ  terbaik guna memulihkan proses demokrasi agar tercipta kehidupan rakyat Boven Digoel yang demokratis, damai dan terpenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara dan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, Forum Rakyat Papua Boven Digoel menyatakan tuntutan :

1.      Meminta KPU Provinsi segera menonaktifkan Ketua KPUD Boven Digoel, Sdra. Kristianus Guam, S.Sos karena menurut penilaian kami  yang bersangkutan dalam kepemimpinannya telah menggunakan lembaga KPUD untuk mengebiri dan memasung hak-hak demokrasi dan politik rakyat Boven Digoel.

2.      Meminta Kapolda Papua segera mencopot Kapolres Boven Digoel, AKBP Pantas Siregar, SIK karena Kapolres telah secara sistematis menggunakan Institusi Kepolisian di Boven Digoel mengebiri dan memasung hak-hak demokrasi dan politik Rakyat Boven Digoel.

3.      Meminta Gubernur Papua untuk lebih memperhatikan hak-hak demokrasi dan politik rakyat Boven Digoel dengan cara membantu menyelesaikan sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 secara arif dan bijaksana agar ada rasa keadilan bagi rakyat Boven Digoel, stabilitas Boven Digoel sebagai daerah perbatasan lebih terjamin dan konflik politik setelah penetapan pemenang Pemilukada Boven Digoel 2010 bisa diminimalisir sampai ke titik nol.

4.      Meminta kepada  Rakyat Boven Digoel untuk tidak mudah terpecah-belah dengan isu-isu yang menyesatkan yang disebarluaskan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memecah-belah kita dan menarik manfaat ekonomi, politik dan sosial diatas tanah leluhur kami.

Salam Perubahan!

Jayapura, 20 Oktober 2010

  

Info detail tentang Publikasi ini, Silahkan menghubungi  :

Sdra. Everistus Kayep (Koord. HUMAS  FORPA-BD)

Ph. +62 81 344 774 585

Read More

Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE : Siaran Pers No. 01/VI/2010

Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE
(SORPATOM)
Sekretariat : Aspuri Maro, Kompleks Muyu-Mandobo, 
Padang Bulan – Abepura
__________________________________________________

Siaran Pers
No. 01/VI/2010

Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) telah dicanangkan secara resmi oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010. MIFEE atau pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Merauke, dicanangkan guna membuat program strategis yang berorientasi eksport. Proyek MIFEE melibatkan 32 Investor yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, konstruksi, dan industri pengolahan kayu. Proyek ini akan beroperasi di hampir semua distrik di Kabupaten Merauke dan 1 distrik masing-masing di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel. Lahan seluas 1.616.234,56 Hektar yang kaya akan kayu alam, binatang buruan dan sumber makanan pokok satu-satunya bagi kaum pribumi setempat itu akan dihancurkan dan digantikan dengan perkebunan kelapa sawit, kedelai, jagung, industri kayu, perikanan darat dan peternakan guna memenuhi semua kebutuhan Imperialis, Borjuasi Besar Komprador (Konglomerat) dan Kapitalis Birokrat (Pejabat Pemerintah). | Download Versi PDF |

Read More

Pidato Ketua Umum KP AMWP Dalam HUT Ke-12 AMWP (30 Mei 1998 - 30 Mei 2010)

"Gelorakan Perjuangan Massa untuk Melawan Rezim Fasis Boneka Imperialis AS, SBY – Boediono Anti Rakyat Papua"

Selamat Ulang Tahun ke – 12 Aliansi Mahasiswa West Papua!

Pertama, saya ucapkan selamat yang tak terhingga kepada seluruh anggota AMWP dimanapun Kawan – kawan berada dalam pengabdiannya membangkitkan kesadaran massa Rakyat Papua untuk memperjuangkan hak – hak demokratis Rakyat, telah membawa organisasi kita diterima kehadirannya di tengah – tengah massa Rakyat luas baik yang ada di perkotaan hingga menembusi belantara rimba raya Papua. Dan ucapan salut yang sedalam – dalamnya kepada Kawan – kawan yang telah mengabdikan diri sepenuhnya dengan perjuangan sejati Rakyat. | Download Versi PDF |

Read More

Reason in Revolt (Bahasa Indonesia)

BUKU INI DITULIS oleh Ted Grant dan Alan Woods dan dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 1995, yakni 100 tahun setelah wafatnya Engels. Lalu buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2006 oleh IRE Press (Institute of Research and Empowerment). 

Buku ini membela kebenaran ide-ide filosofi Marx dan Engels dengan memaparkan penemuan-penemuan ilmiah abad ke 20 yang memberikan konfirmasi terhadap metode filosofi Marxisme, yakni dialektika materialisme. Kunjungi Situs Militan Indonesia>>>

Read More

Ibu Sang Pembunuh Kelly Kwalik : Syukurlah Anak Saya Bisa Naik Pangkat!

SAHABAT Eve-K. Blogspot.Com dimana saja anda berada, saya punya cerita menarik hari ini, Jumat, 09 April 2010. Tadi pagi sekitar pukul 09.00 WPB, saya dengan dua orang kawan yang mau berangkat ke Nabire sempat singgah di sebuah Warung Padang di sekitar Taman Imbi, Jayapura Kota, untuk minum Teh sambil membahas rencana keberangkatan mereka. Didalam warung tersebut sudah ada banyak bukan orang Papua yang memesan minuman ringan. Mereka asyik bercerita. Saya dan dua orang kawan sempat mendengar cerita mereka dengan sangat jelas karena kami duduk berdekatan. 

Seorang Bapak dari antara mereka bertanya kepada seorang Ibu setengah baya : "Bagaimana kabar anakmu yang Polisi?. Sang Ibu menjawab : "Oh, dia sekarang ada urus kenaikan pangkat karena berhasil bunuh Kelly Kwalik barusan. Mereka dari Densus 88 ada 10 orang yang naik pangkat, Abel, Rachmat...ada lain lagi...". Bapak yang bertanya kemudian berkata : "Wah hebat...hebat...". Sang Ibu yang ditanya membalas dengan bangga : "Syukurlah anak saya bisa naik pangkat...dia tidak perlu tunggu empat tahun lagi..."

Mereka terus ngobrol tanpa memperhitungan posisi kami, paling tidak perasaan kami sebagai orang Papua. Walaupun mendengar kata-kata mereka dengan jelas, kami bertiga tidak menghiraukan mereka. Kami terus minum Teh yang kami pesan sambil omong-omong soal rencana kami. Setelah berpisah dengan dua orang kawan itu, saya terus berpikir, bagaimana sampai seorang ibu dari ras pemukim - yang hidup, bekerja, makan, kencing-berak dan beranak diatas tanah Papua - bisa bangga dengan anaknya yang membunuh seorang tokoh Papua? Saya memang pernah mendengar banyak cerita seperti ini tetapi baru kali ini saya mendengar langsung dari mulut kaum pemukim.

Saya kemudian menyimpulkan bahwa : Pertama, Anak dari Ibu yang cerita itu sudah pasti adalah salah satu dari 60 Anggota Tim Gabungan yang akan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan berbagai kemudahahan lainnya seperti kesempatan mendapat pendidikan dan promosi jabatan sebagaimana diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Jakarta belum lama ini. Aritonang, seperti dikutip WPToday, mengatakan bahwa Tim Gabungan yang menyergap dan membunuh Kelly Kwalik menunjukkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan nama Kepolisian, menjaga kehormatan korps saat berdinas.

Kedua, Ibu tersebut, dan tentu saja Bapak yang berbicara dengan dia, mengidap paham rasisme yang, oleh George M. Fredericks, dikategorikan sebagai Rasisme Biologis. Rasisme Biologis adalah cara pandang dan tindakan diskriminatif yang berkaitan dengan identifikasi terhadap etnis atau suku bangsa tertentu sebagai "yang lain" atau "the others" hanya karena perbedaan ciri-ciri fisik. Rasisme model ini adalah sebuah pandangan kuno dan lapuk yang menganggap bahwa investasi berharga yang dimiliki setiap manusia adalah warna kulit, rambut, asal suku bangsa dan umumnya - RAS tertentu. Alam bawah sadar ibu tersebut telah dikuasai oleh pandangan busuk ini sehingga dia merasa bangga dengan tindakan anaknya yang telah membunuh Kelly Kwalik yang dianggap sebagai "orang lain".

Ketiga, Ibu dan Bapak tersebut berasal dari suku-suku kanibal masa lampau yang mengaplikasikan kanibalisme dalam zaman modern saat ini. Kanibalisme, secara umum berarti sesuatu yang memangsa dan memakan sesamanya sendiri (bisa antar manusia atau antar hewan). Untuk manusia, kanibalisme secara tradisonal ini terjadi pada zaman dulu sebelum berkembangnya peradaban modern. Namun, perkembangan zaman tidak serta-merta menelan praktek-praktek kanibalisme. Ia justru mengambil bentuk baru dan menyesuaikan serta mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Suku Bangsa manusia yang gemar menguasai suku bangsa manusia lain merupakan pihak yang menjadi pelopor kanibalisme modern.

Salah satu model prakteknya yang nyata dan dapat kita lihat secara langsung adalah dengan membantai secara sadis suku bangsa lain yang dijajah kemudian memperoleh bayaran atau kenaikan pangkat dan, dengan pangkat yang tinggi tersebut, mendapat gaji dan tunjangan yang ujung-ujungnya dipakai untuk memberi makan diri sendiri, anak-istri, orang tua dan kerabat lain. Membantai korban secara sadis kemudian memutilasi jenazah korban menjadi model utama di Papua saat ini. Lihat saja kasus Kelly Kwalik pada akhir tahun 2009 dan Pendeta Kindeman Gire sekitar tiga minggu lalu.

Demikian cerita saya, saya harap orang-orang Papua bisa lebih meningkatkan kewaspadaan karena PARA KANIBAL sedang bergentayangan diantara kita dan bekerja secara profesional dengan memakai institusi negara dan pembenaran oleh undang-undang dan peraturan yang mereka buat sendiri, tetapi akan dianggap, meminjam kata-kata Aritonang, "menunjukkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan nama kepolisian, menjaga kehormatan korps saat berdinas". Mereka yang kami anggap sebagai sesama warga negara, mereka yang kami terima kehadirannya diatas tanah kami tidak akan menganggap anda sebagai sesama manusia yang mempunyai hak hidup. Anda adalah korban yang siap disantap! Kelly Kwalik sudah mereka santap, mungkin besok giliran anda dan saya!

Read More

Paskah : Penderitaan, Kematian dan Kebangkitan Yesus Dalam Kaca Mata Papua

PASKAH ADALAH SEBUAH perayaan dalam tradisi Kristiani untuk mengenang penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam tradisi gereja, ritual ini dinyatakan sebagai sebuah cara dimana dosa-dosa manusia ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kebangkitan Yesus secara khusus dianggap sebagai kemenangan umat manusia atas kuasa maut. Ritual ini telah dijalankan sepanjang sejarah gereja dan penyebaran ajaran kristen di hampir seantero bumi.

Paskah, dalam kaca mata gereja erat kaitannya dengan hal-hal yang abstrak dan jauh dari realita kehidupan umat manusia diatas bumi ini dimana tercermin dari konsep-konsep abstrak seperti dosa, pengampunan dosa, kuasa maut dan simbol-simbol suci seperti surga dan neraka, lengkap dengan makhluk-makhluk suci yang melekat seperti Tuhan, Malaikat dan Iblis. Oleh sebab itu Paskah dalam ulasan ini kita sepakat saja bahwa ia memakai kaca mata tradisional atau konservatif.

Menghayati Paskah secara tradisional seperti ini berarti mengingkari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan penyangkalan terhadap kepemilikan manusia atas bumi tempat kita hidup dan berinteraksi secara sosial, politik, ideologi, budaya, ekonomi dan hukum. Ritual Paskah dengan pemahaman yang konservatif ini membentuk pola pikir umat/jemaat yang serba instant dengan cara menuduh Tuhan sebagai penyebab semua penderitaan diatas bumi dan dengan demikian, meminta Tuhan untuk menyelesaikan semua persoalan penderitaan tersebut. Penderitaan umat manusia, menurut tradisi gereja, adalah sesuatu yang selalu ada dan manusia diwajibkan untuk menghadapinya dengan tabah.

Singkat kata, manusia menjadi lupa akan kejahatan sistem sosial yang timpang. Manusia yang menderita menjadi lupa bahwa penderitaannya adalah akibat langsung dari posisi manusia lain yang sebenarnya sedang menjadi serigala bagi dirinya. Manusia yang menderita juga menjadi lupa bahwa dalam kerajaan imperialisme saat ini sebenarnya apa yang dinamakan kemajuan, pembangunan, modernisasi atau yang sejenisnya semua dibangun diatas tatanan yang tidak adil dimana si miskin - seumur hidupnya - diarahkan untuk membiayai, memberi makan dan memenuhi semua kebutuhan hidup si kaya untuk selama-lamanya.

Pemahaman paskah secara konservatif, harus diakui, telah menjadi pemahaman yang dominan di Papua. Sebagai sebuah daerah berbasis Kristen, rakyat Papua telah mengadopsi cara pandang konservatif ini dan memupuknya sejak generasi pertama menerima Kristen sebagai agama baru menggantikan posisi agama-agama suku yang divonis kafir, penuh dengan takhyul dan dekat dengan kuasa setan. Ratusan kali ritual Paskah dijalankan diatas tanah Papua sudah cukup kuat untuk menancapkan pemahaman konservatif kedalam kepala masyarakat Papua dan membentuk pola pikir serta cara bertindak mereka dalam menyelesaikan persoalan hidup.

Masyarakat Papua dikenal sebagai komunitas yang suka mengharapkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan persoalan komunitas mereka. Misalnya dalam memperjuangkan kedaulatan politik mereka, 99% orang Papua masih menaruh harapan akan bantuan Barat (Barack Obama, Melinda Jankie, Andrew Smith, Richard Samuelson, dll), Afrika (Nelson Mandela, Desmond Tutu, Benjamin Z, Koffi Anan, dll), Pasifik (Powes Parkop, Barak Sope, Moana Calosil, Eni Faleomavaega, dll) atau Indonesia (Muridan Widjojo, George Aditjondro, Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Gerakan Prodem, dll). Mengharapkan bantuan orang lain sebenarnya merupakan cerminan dari sikap kita yang suka mengharapkan bantuan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita melalui ritual Paskah.

Menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara kita memandang Paskah dan menerjemahkan Penderitaan, Kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus sesuai dengan kondisi nyata kehidupan rakyat Papua saat ini. Hal ini menjadi penting karena gereja sendiri, terutama Gereja Katolik, telah sepakat untuk menjadikan institusi dan ajarannya sebagai bagian dari milik kaum pribumi dimana tata cara ritual, bahasa dan para imam semuanya harus berasal dari kalangan pribumi tempat Gereja bercokol. Memaknai Paskah dengan cara mengaitkannya dengan kondisi Papua saat ini, menurut hemat saya akan membuat rakyat Papua percaya pada diri sendiri dan mempunyai semangat yang teguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka tanpa terus-menerus mengemis bantuan dari Tuhan atau orang lain. (Bersambung)

Read More

Blog Ini Masih Dalam Tahap Pembuatan!

PEMBACA YANG TERHORMAT, jika ada yang browsing dan secara kebetulan tersangkut di blog ini dan tidak melihat sebuah tampilan yang menarik, saya harap anda tidak kecewa karena blog ini memang masih dalam tahap pembuatan. Ya, ibarat sebuah rumah yang baru dibangun, blog ini memang harus ditata dan dilengkapi agar tampil menarik. 

Ada beberapa 'perkakas' yang perlu ditambah, juga posting-an yang harus dibuat. Saya perlu membongkar beberapa buku dan materi-materi yang mendukung pekerjaan ini, terutama Mark-up Language - CSS, HTML, XML dan Java Script. Mengenai posting-an atau isi dari konten blog ini, saya akan berusaha mengisinya dengan 'artikel buah tangan sendiri'.

'Artikel buah tangan sendiri'. Bisa begitu? Ya, karena metode copas (copy and paste), bagi saya adalah sebuah pekerjaan yang tidak mendidik. Saya berharap, anda, terutama para Blogger Papua bisa membiasakan diri dengan menulis agar ide-ide kreatif kita bisa tertuang dalam bentuk tertulis. Saya pikir ini merupakan sebuah cara dimana kita bisa membiasakan diri dengan budaya menulis - sebagai counter terhadap budaya lisan - dan terlibat di dalamnya secara positif. Semuanya pasti dapat kita lakukan, Yes, We Can!

Walaupun tidak punya cukup waktu untuk melakukannya secara cepat, saya akan berusaha dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar anda tidak kecewa dan merasa rugi ketika bertandang ke 'rumah' saya. Kekecewaan anda adalah ketidakpuasan dan ketidaknyamanan saya dalam dunia blogging.

Salam Ben-Bay, Nupka!

Read More

Pantaskah Wakil Agama Menjadi Anggota MRP?

PANTASKAH Wakil Agama Menjadi Anggota MRP? Inilah pertanyaan mendasar yang patut direnungkan saat ini, tidak hanya oleh Rakyat Papua (Masyarakat Agama), tetapi juga, terutama, oleh Para Tokoh Agama Kristen dan Islam (mewakili dua agama mayoritas di Tanah Papua), sebelum 14 Orang Wakil Agama dipilih menjadi Anggota Majelis Rakyat Papua.

Pertanyaan renungan diatas didasarkan pada kondisi obyektif kehidupan Rakyat Papua yang sedang babak belur dibawah penindasan Neo-Kolonialisme dan Militerisme Indonesia serta Neoliberalisme/Imperialisme Ekonomi Global. Basis obyektif lainnya adalah Spirit kelahiran Agama Kristen dan Islam di muka bumi yang secara filosofis merupakan Instrumen Pembebasan Sosial.

Dimana-mana, dalam sejarah perkembangan umat manusia yang ditandai dengan pertentangan kelas dalam hubungan-hubungan sosialnya, situasi penindasan yang mengungkung kehidupan sebuah Bangsa, Komunitas atau Kelas Sosial tertentu biasanya akan bertahan lama kalau Agama ditampilkan sebagai alat untuk melegitimasi penindasan tersebut. Bentuk legitimasinya dapat berupa Sikap Bungkam para Tokoh Agama terhadap kejahatan penindas, bisa juga berupa Dukungan para Tokoh Agama terhadap struktur penindasan dan kekuasaannya.

Supaya rakyat dari bangsa, komunitas atau kelas sosial yang ditindas itu menjadi pasif dan menerima penindasan sebagai sebuah nasib atau takdir, maka unsur-unsur mistis dalam agama yang digali dari penafsiran atas ayat-ayat Kitab Suci menurut selera penindas akan dipompakan secara rutin kepada mereka. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memanipulasi kesadaran mereka.

Akibatnya, Rakyat akan terhegemoni dan melihat kerja-kerja penindas dengan cara pandang yang naif dan terbalik. Mereka secara membabibuta akan menganggap penindas sebagai pembebas dan strategi-strategi mematikan yang digulirkan oleh penindas untuk mengabadikan penindasan akan dianggap sebagai sebuah Gerakan Pembebasan.

Pada titik ini, basis filosofis agama sebagai Instrumen Pembebasan Sosial mengalami involusi menjadi “Minuman Keras Spiritual” atau apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai Candu Rakyat : Agama dipakai untuk menenangkan Rakyat Tertindas, mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal Surgawi dan membuat mereka “Mati Rasa” terhadap penindasan, agar mereka tidak boleh menyerang dan menumbangkan kekuasaan penindas dengan jalan Revolusi.

Untuk kasus Papua saat ini, dukungan para Tokoh Agama terhadap Majelis Rakyat Papua, sekecil apapun dukungan tersebut, adalah merupakan bentuk legitimasi terhadap penindasan atas Rakyat Papua. Tidak ada satupun argumen yang secara manusiawi dapat dipakai untuk membenarkan tindakan mereka, karena MRP adalah icon UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berdasarkan fakta bahwa Otonomi Khusus merupakan icon Kapitalisme Global yang dijalankan oleh Neo-Kolonialisme dan Militerisme Indonesia diatas penderitaan Rakyat Papua, maka secara transitif MRP juga merupakan icon Kapitalisme dengan segala embel-embelnya.

Kalau para Tokoh Agama melegitimasi penindasan atas Rakyat Papua, dalam arti bahwa mereka terlibat dalam proses-proses politik terkait Penyusunan Draf PP 54 tahun 2004 tentang MRP, Perdasi No. 4 tahun 2005, sampai pada penggodokan Calon Agama untuk memenuhi kuota 14 Kursi dalam MRP, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan inti Ajaran Agama itu sendiri. Ini berarti, para Tokoh Agama tersebut secara sadar telah memperkosa Ajaran Agama yang diyakininya karena Kitab Suci yang selalu dalam genggaman kedua tangannya ternyata dipakai untuk merendahkan martabat manusia.

Kita, sebagai Masyarakat Agama di Tanah Papua, yang sedang menjadi obyek bidikan para Tokoh Agama perlu bertanya : Apakah tindakan para Tokoh Agama yang membangun Solidaritas Sejati dengan penindas itu sejalan dengan Ajaran Yesus Kristus tentang Cinta Kasih (Solidaritas Sejati dengan Kaum Tertindas)? Apakah tindakan para Tokoh Agama itu sejalan dengan penderitaan dan pengorbanan Yesus di Kayu Salib demi penebusan dosa umat manusia (Dosa = Pemiskinan Massal, Pembodohan Massal, Pembunuhan Massal, dlsbnya)? Atau dalam Ajaran Islam, Apakah tindakan para Tokoh Agama itu sejalan dengan Teladan Nabi yang selalu membela Kaum Mustadh’afin ? Apakah pilihan mereka menjadi antek penindas itu sejalan dengan semangat Islam dalam Pembebasan Manusia dari apa yang disebut Al Qur’an sebagai “belenggu-belenggu yang memasung kehidupan mereka” ?

Pertanyaan-pertanyaan diatas, ditambah dengan pertanyaan fundamental yang menjadi judul tulisan ini hendaknya menjadi bahan renungan dan diskusi kita. Apabila kita sepakat dengan Basis Filosofis Agama Kristen maupun Islam sebagai Instrumen Pembebasan Sosial, maka para Tokoh Agama yang berkolaborasi dengan Penguasa Indonesia untuk membentuk MRP dengan 14 Wakil Agama sebagai bagian dari 42 Orang Anggotanya patut ditempatkan di jajaran penindas.

Kalau Rakyat Papua, dalam Perjuangan Pembebasan Nasional-nya (Revolusi Demokratik) saat ini sedang berhadapan dengan tiga kekuatan penindas yakni Neo-Kolonialisme Indonesia, Militerisme Indonesia dan Neoliberalisme/Imperialisme Ekonomi Global, maka para Tokoh Agama secara nyata sudah menambah satu lagi musuh bebuyutan Rakyat Papua yakni mereka sendiri, para Tokoh Agama. Tergantung Rakyat Papua, apakah mereka, para Tokoh Agama ini mau disatukan dalam komponen Neo-Kolonialisme Indonesia atau dibiarkan menjadi komponen tersendiri yang terpisah dari ketiga musuh tersebut.

Pertanyaannya, apakah kita bisa melawan orang-orang yang selama ini kita anggap Kudus karena posisi mereka sebagai “Penghubung” antara Manusia dengan Tuhan? Apakah kita bisa menentang tindakan mereka sementara kesadaran mayoritas rakyat kita sudah berhasil dimanipulasi sehingga kita tidak kritis? Apakah kita sanggup melawan mereka kalau kita sudah terlanjur percaya 100% atas penipuan mereka bahwa pikiran-pikiran seperti tertuang dalam tulisan ini keluar dari kepala orang-orang frustrasi dan pantas disebut provokator? INI YANG JADI SOAL!

Jayapura, 8 Oktober 2005
______________

Catatan : Tulisan ini pertama kali dimuat di Website Suara Papua Merdeka. Saya sengaja memuat kembali di Blog ini sebagai bahan referensi saja dengan memilih tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Oktober 2009.

Read More

Rasa Ingin Tahu!

RASA INGIN TAHU dan coba-coba itu hal yang wajar. Kewajaran itu-lah yang membuat saya mencoba membuat Blog sederhana ini sebagai sarana untuk belajar bersama. Bolg ini akan diperbaiki setiap saat, terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan tata-letak dan isinya. 

Pengaturan tata letak mengharuskan pemahaman yang baik terhadap kode HTML, CSS dan XML. Belajar kode-kode ini, menurut mereka yang biasa sibuk otak-atik kode, menuntut kesabaran dan ketelitian yang tinggi.

Tuntutan akan kesabaran dan ketelitian inilah yang membuat saya tertarik untuk mencoba membuat Blog ini sebagai tempat belajar. Ya, belajar menjadi orang yang sabar, belajar menjadi orang yang teliti.***

Read More

Pemilu 2009 di Papua : Kotor, Tidak Demokratis, Rasis!

PEMILU 2009 DI PAPUA yang dilaksanakan pada tanggal 9 April lalu terkesan kotor, tidak demokratis dan, lebih dari itu, rasis. Kotor karena pesta demokrasi itu penuh dengan manipulasi, intimidasi, politik uang dan teror terhadap rakyat.

Read More

Anggota Konggres Faleomavaega Dan Anggota Konggres Payne Menyerukan Kepada Negara-Negara Afrika Agar Meminta PBB Tinjau Ulang Papua Barat

Washington DC, 16 Desember 2005
UNTUK DIUMUMKAN SEGERA

Dikeluarkan Oleh Konggres Amerika Serikat
Diterjemahkan oleh : E. Kayep - Front Pepera PB
-----------------------------------------------------------

Anggota Konggres Eni Faleomavaega (D-Samoa Amerika), Anggota Tetap Subkomisi Hubungan Internasional Urusan Asia dan Pasifik dan Anggota Konggres Donald M. Payne (D-New Jersey), Anggota Tetap Subkomisi Hubungan Internasional Urusan Afrika, Hak Azasi Manusia Global dan Operasi Internasional mengumumkan hari ini bahwa mereka telah menyerukan kepada negara-negara Afrika agar meminta suatu tinjauan ulang atas tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua Barat.

Read More